Harus diakui, setiap kebijakan pendidikan membawa dampak yang beragam dan cenderung bersifat dualisme. Dalam konteks UN, misalnya, adanya penambahan mata pelajaran dari tiga menjadi enam di tingkat sekolah menengah atas, diharapkan menjadi faktor pendorong bagi siswa untuk lebih rajin belajar di rumah. Lagi pula, pihak sekolah juga amat responsif dengan memberikan materi pelajaran tambahan seusai jam pelajaran. Itulah sisi positif UN.Namun, di sisi lain, menurut hasil jajak pendapat Litbang Seputar Indonesia (18/11/2007, hlm 10), penambahan mata pelajaran justru menambah beban bagi para siswa, terutama beban psikologis. Betapa tidak, waktu istirahat yang dimiliki siswa menjadi berkurang, lantaran mereka harus ikut pendalaman materi lewat kursus/les. Belum lagi mereka juga harus memikirkan dana tambahan untuk kebutuhan tersebut.

Akibatnya, secara psikologis, kendala-kendala tersebut malah mengakibatkan siswa jadi terbebani. Alih-alih bisa konsentrasi menghadapi ujian, justru siswa jadi stres karena pikiran-pikiran tersebut. Terlebih, pada UN tahun lalu banyak siswa yang dinyatakan tidak lulus. Padahal, ketika itu mata pelajaran yang diujikan hanya tiga. Jika tahun 2008 ditambah menjadi enam, jumlah siswa yang tidak lulus diprediksi akan bertambah.

Kondisi demikian, dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya beragam kecurangan, seperti pembocoran soal ujian atau pengatrolan nilai. Rata-rata kecurangan tersebut cenderung didorong oleh motif mengejar standar kelulusan bagi siswa. Sebab, nilai standar kelulusan UN selalu naik tiap tahunnya, dan hal itu membuat siswa kebingungan. Di tengah tekanan psikologis dan keinginan lulus, akhirnya banyak siswa berbuat curang.Dari faktor guru, mereka jadi giat mengajar dan belajar dalam menghadapi UN karena dimotivasi keinginan untuk memenuhi pesan pemerintah daerah (pemda) agar persentase kelulusan siswa tinggi. Lebih dari itu, sekolah juga cenderung memprioritaskan mata pelajaran yang termasuk dalam UN. Apakah semangat macam ini yang dimaksud Bapak Dirjen itu? Entahlah. Yang pasti, pelaksanaan UN justru memunculkan dualisme pembelajaran.Betapa tidak, proses pembelajaran di kelas menunjukkan hal itu. Para siswa dilatih serta dikondisikan siap untuk menyiasati soal. Mereka di-drilling bisa menjawab ratusan soal. Bahkan, ada pihak sekolah yang sudah menerapkan proses itu sejak awal masuk ke kelas III. Bukan itu saja, guru-guru, terutama kelas I dan II diarahkan untuk terfokus mempersiapkan UN di kelas III. Kondisi silang-sengkarut ini masih terus berlangsung hingga kini.Tentu, kita dapat menerka akibat dari pelaksanaan UN, yakni proses pembelajaran di kelas menjadi kaku dan lebih berorientasi tunggal (baca: lulus UN). Terlebih, bentuk soal dalam UN berupa pilihan ganda (multiple choice) yang membutuhkan satu jawaban dan bersifat pasti. Akibatnya, guru di kelas menjadi bersikap paternalistik, artinya siswa hanya diminta mendengarkan dan mematuhi apa jawaban/perkataan yang diucapkan oleh guru.Ini berbeda dengan bentuk soal esai yang, sayangnya, cenderung tidak disukai sebagian besar siswa. Padahal, jika kita melihat esensinya lebih jauh, penggunaan soal esai cenderung bisa membuat pikiran siswa lebih kreatif. Mereka lebih dikondisikan untuk bebas mengembangkan pikirannya sendiri, serta jauh dari pengekangan melalui pen-drilling-an yang bersifat rutin dan amat membosankan guru dan siswa.Dalam konteks itu, saya sepakat dengan Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman, UN mengakibatkan proses belajar di dalam kelas bertambah kering (Kompas, 5/11/2007). Mengapa? Karena, baik sekolah, guru, maupun siswa lebih mengedepankan hasil akhir (melalui UN) sebagai hal terpenting daripada proses belajar. Jika situasi ini yang berkembang, ada kekhawatiran proses pembelajaran akan timpang.Lebih dari itu, guru yang dianggap sebagai insan pendidik yang memiliki tugas membangun karakter siswa menjadi luntur. Dalam sejumlah kasus kecurangan menjelang UN, tak sedikit guru yang berbuat nista: mencuri soal ujian, memberikan bocoran soal, hingga menyebarkan kunci jawaban. Jika guru, sosok yang seharusnya digugu dan ditiru berbuat curang begitu, bagaimana pula moral para siswanya?Oleh karenanya, alasan utama penyelenggaraan UN, yakni agar siswa terpacu dan belajar keras jelas tidak terbukti. Pada kenyataannya, justru kebijakan UN membuat pembelajaran bersifat dualisme. Dari situ, terbaca jelas bahwa semua pihak memiliki beban untuk mempertahankan reputasi masing-masing melalui UN. Atas kondisi itu, wajar jika banyak orang lebih memilih jalan pintas yang jauh dari nilai-nilai pendidikan. Ayo semangat ber-UN![]

Materi 2 : Teknik Penulisan Opini/Artikel di Surat Kabar
Peserta diajak mau dan mampu menulis artikel/opini di surat kabar/media massa.

Materi 3 : Kiat Memenangi Lomba Penulisan Nonfiksi
Peserta diajak mau dan mampu menulis karya tulis khususnya untuk kepentingan lomba penulisan tingkat lokal/regional/nasional.

Materi 4 : Kiat Menerbitkan Buku-buku Nonfiksi
Peserta diajak mau dan mampu menulis sekaligus menerbitkan buku-buku nonfiksi (antologi esai, buku kajian, dsb).

Sekadar Catatan:

1. Keempat materi di atas baru bersifat tawaran dan masih bisa didiskusikan.
2. Materi tersebut lebih mengarah ke praksis/bertindak dan sedikit teoretis sehingga peserta akan lebih cepat memahami esensi materi yang dibawakan oleh tentor/pemateri.
3. Pemateri yang dihadirkan (kalau bisa) ialah yang memiliki banyak pengalaman. Misalnya, untuk Materi 3 disampaikan oleh Yusuf Maulana yang punya pengalaman lomba penulisan di tingkat nasional dan lokal.
4. Sesekali CWC FLP Yk perlu juga memiliki materi-materi yang baru dan sifatnya bisa dijual, selain yang selama ini kita ketahui. Untuk lebih detailnya, kita bisa didiskusikan bareng beberapa teman FLP yang syukur-syukur bisa kasih masukan/saran lain.
5. Selamat bekerja! Cah yo!

SETIAP tanggal 17 Mei kita peringati sebagai Hari Buku Nasional. Momentum tersebut tetap kita anggap penting, kendati pun banyak pihak yang tak mengetahuinya. Jelas, kepopuleran momentum Hari Buku Nasional kalah dengan momentum lainnya, seperti Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) atau Hari Kebangkitan Nasional (21 Mei). Namun, momentum Hari Buku Nasional, bagaimana pun tetap perlu kita apresiasi.

Bicara soal buku, saya teringat kata-kata bijak cendekiawan Ali Syariati: “Buku adalah seperti makanan, tetapi makanan untuk jiwa dan pikiran. Buku adalah obat untuk luka, penyakit, dan kelemahan-kelemahan perasaan dan pikiran manusia. Jika buku mengandung racun, jika buku dipalsukan, akan timbul bahaya kerusakan yang sangat besar.” Demikian singkat dan lugasnya kata-kata itu mengemukakan tentang peran penting sebuah buku.

Sekurangnya kita bertanya apakah buku juga berperan penting bagi kita selaku masyarakat (di) Indonesia. Pertanyaan ini bisa terjawab setelah kita pelajari sebuah survei dari International Educational Achievement (IEA). Hasil survei itu menunjukkan, kemampuan membaca siswa SD di Indonesia berada di urutan ke-38 dari 39 negara yang diteliti. Jika dibandingkan dengan Malaysia, dan bahkan Jepang, minat baca kita masih rendah ketimbang mereka.

Menurut sastrawan Ajip Rosidi, masyarakat Jepang sejak usia dini (kira-kira umur dua hingga tiga tahun) telah diperkenalkan dengan bahan bacaan buku (http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/a/ajip-rosidi/index.shtml, diakses 5 Mei 2007). Tak heran jika bangsa Jepang dijuluki sebagai bangsa yang gemar baca buku. Bahkan ada anekdot, “kalau orang Jepang tidur sambil membaca, sedangkan orang Indonesia membaca sambil tidur.”

Artinya, bagi orang Jepang, sesantai apa pun kegiatan yang mereka tengah tekuni, membaca tetap menjadi suatu kebutuhan layaknya kebutuhan makan dan minum sehari-hari. Namun, sebaliknya, bagi orang Indonesia, sesantai apa pun kegiatan yang mereka tekuni, membaca belum dijadikan suatu kebutuhan. Pendek kata, rendahnya minat baca buku masyarakat perlu dianggap sebagai persoalan serius dan segera dicarikan solusinya.

Beberapa waktu silam, Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) mengungkapkan produksi buku di Indonesia termasuk sangat kecil ketimbang negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara. Itu disebabkan, antara lain, karena minat baca buku kita rendah. Akibatnya, penerbit buku berjumlah sedikit, dan dari yang sedikit itu ada pula yang gulung tikar. Untuk itu, tantangan yang kelak dihadapi dunia penerbitan ialah bagaimana meningkatkan minat baca masyarakat kita.

Harus diakui, masyarakat kita lebih menyenangi budaya lisan (ngobrol, gosip) dan visual (menonton TV) ketimbang membaca. Padahal, dalam konteks pendidikan, misalnya, aktivitas membaca buku menjadi dasar (basic) menjalankan kegiatan belajar-mengajar di kelas. Tanpa itu, kondisi kegiatan belajar-mengajar akan terasa ‘hambar’. Pasalnya, guru akan menggunakan materi ajar yang itu-itu saja, sedangkan siswa merasa membutuhkan materi-materi baru.

Kondisi demikian, kelak membuat para guru harus banyak membaca buku-buku berbobot. Apa pasal? Sebab, para siswanya amat membutuhkan “gizi” bagi pikirannya. Terlebih lagi, jika siswa tersebut masih duduk di jenjang pendidikan dasar (SD). Kelak, jika para siswa SD itu membaca buku dengan senang hati, mereka akan memperoleh apa yang disebut oleh Dr Stephen D Krashen (1993), yakni “keterampilan kebahasaan.”

Dalam bukunya Bu Slim & Pak Bil: Menggagas-Kembali Pendidikan Berbasiskan Buku (2004), Hernowo mengemukakan “keterampilan kebahasaan” itu dapat berupa keterampilan membaca yang andal, mendapatkan kosakata yang banyak, mengembangkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan susunan kalimat yang tertata, mengembangkan gaya penulisan yang bagus, dan menjadi pengeja yang hebat.

Pendek kata, membaca justru mendatangkan manfaat yang bersifat positif dan baik. Misalnya, bagi anak-anak usia 0-2 tahun. Pada usia tersebut, menurut Fauzil Adhim (2007), perkembangan otak anak amat pesat (80% kapasitas otak manusia dibentuk pada periode dua tahun pertama) dan amat reseptif (gampang menyerap apa saja dengan memori yang kuat). Dalam hal ini, orang tua diminta untuk berperan aktif guna menumbuhkan minat baca anak-anak sejak dini.

Jika boleh menyarankan, para orangtua yang ingin anak-anaknya menjadi generasi ulil-albâb—berpikiran cemerlang, berakhlak mulia, berperasaan penuh kasih—maka membaca perlu ditanamkan sejak dini. Apa pasal? Kegiatan itu mau tidak mau, akan menjadi rangsangan agar anak-anak Anda memiliki keterampilan berpikir, kemampuan komunikasi, dan kecakapan mental yang baik. Itulah modal utama bagi tumbuhnya kecerdasan pikiran dan hati mereka.

Pertanyaan, kapankah saat yang tepat untuk mengajari anak membaca? Fauzil Adhim (2007) mengemukakan, saat anak telah memiliki kesiapaan untuk membaca (reading readiness). Umumnya, anak memiliki kesiapan tersebut pada usia enam tahun. Namun, kita pun tak harus menunggu secara pasif datangnya kesiapaan membaca untuk mengajarkan membaca kepada anak. Artinya, kita bisa saja melakukan kegiatan pra-membaca secara mengasyikkan.

Misalnya, di lingkup keluarga, diadakan jam wajib baca buku. Dalam hal ini, orangtua harus memberi teladan kepada anak-anaknya. Maksudnya, kendati kesibukan di luar rumah menumpuk, namun orangtua harus berusaha menyisihkan waktunya untuk membaca. Dengan begitu, minat baca anak-anak akan tumbuh karena melihat orangtua mereka juga suka membaca. Nah, dari situlah anak lantas bisa diajak untuk memahami buku secara bertahap.

Selain itu, masih dalam lingkup keluarga, adakan acara rekreasi ke toko buku/perpustakaan. Di hari Ahad atau hari libur, orangtua bisa mengajak anak-anaknya ke toko buku. Sampaikan kepada anak-anak betapa mengasyikkannya mencari buku yang berharga. Dengan begitu, anak kelak mengerti betapa rekreasi ke toko buku merupakan kegiatan yang menarik dan perlu, di samping mengajak mereka agar mencintai bacaan sejak dini.

Dalam hal ini, peran orangtua bisa dibilang penting, terutama dalam hal-hal memilihkan bacaan yang bermanfaat bagi anak-anaknya. Kendati pun anak-anak tetap yang memutuskan bacaan mana yang cocok dan hendak dibeli, namun pada kondisi tertentu, orangtua juga berhak menentukan. Sekurangnya orangtua bisa memberikan alternatif bacaan yang pas, atau bahkan mengajak anak-anak bersama-sama mencari alternatif bacaan di toko buku/perpustakaan.

Kiranya, kita bisa berharap dari kegiatan pra-membaca yang dipaparkan di atas anak-anak akan makin terkondisikan untuk giat membaca. Dengan demikian, kegelisahan kita akan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia akan teratasi. Nah, dari situlah optimisme menjadi bangsa yang gemar membaca buku seperti halnya Jepang, bisa kita wujudkan. “Sulit membangun peradaban,” kata TS Eliot (1888-1965), penyair Inggris, “tanpa budaya tulis dan baca.”[]

Namun, persoalannya, apakah KTSP bisa membawa iklim perbaikan mutu dalam dunia pendidikan? Atau, KTSP akan mengalami nasib serupa seperti apa yang dialami kurikulum-kurikulum sebelumnya (KBK, CBSA, dst) yang baik di tataran konsep namun kedodoran di tataran praksis? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi PR untuk direalisasikan oleh para pelaksana kurikulum, yang tak lain tak bukan, ialah guru di kelas.

Secara jujur, implementasi KTSP masih diwarnai minimnya sosialisasi dan persiapan guru. Alhasil, para guru memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang KTSP. Dari fenomena itulah, kemudian berkembang plesetan di kalangan guru; bahwa KTSP ialah kepanjangan dari “Kurikulum Tidak Siap Pakai”, atau “Kurikulum Terserah Sekolah Panjenengan.” Adalah wajar jika banyak kalangan masih meragukan prospek keberhasilan implementasi KTSP.

Misalnya, mereka bertanya bagaimana mungkin KTSP berhasil diterapkan di sekolah jika para guru masih juga mengalami kebingungan dalam menangkap konsep, substansi, dan mekanisme pelaksanaan KTSP. Juga, bagaimana mungkin KTSP yang lebih menitikberatkan pada penguasaan praktik ketimbang teori an sich bisa berhasil dilaksanakan kalau pihak sekolah belum menyediakan sarana pembelajaran di sekolah secara adekuat?

Sebetulnya, kemunculan KTSP yang dianggap sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya (Kurikulum Berbasis Kompetensi/KBK) merupakan suatu terobosan yang patut diacungi jempol. Pasalnya, sebagai roh dari pembelajaran, kurikulum hendaknya tidak statis. Untuk itulah, kurikulum haruslah mengikuti perkembangan zaman, artinya disesuaikan dengan kondisi dan potensi pemangku kepentingan pada tiap-tiap satuan pendidikan (baca: sekolah).

Itulah sebabnya, saya setuju dengan opini Dr Ace Suryadi (2006) bahwa kurikulum tidak sepantasnya dibuat seragam dan kaku. Pengembangan kurikulum, apa pun jenisnya, haruslah dimaknai sebagai bagian dari dinamika pembelajaran yang berlandaskan pada karakteristik pemangku kepentingan dan lingkungan di sekitarnya. Demikian pula dengan KTSP yang pelaksanaannya di sekolah dibatasi hingga tahun 2009 mendatang.

Muncullah pertanyaan, mengapa pelaksanaan KTSP dibatasi hingga tahun 2009? Bukankah 2009 merupakan tahun berakhirnya pemerintahan SBY-JK saat ini? Jika demikian, berarti setelah 2009 dipastikan akan ada kurikulum baru yang muncul menggantikan KTSP sampai tahun 2014. Ini menjadi bukti bahwa sampai kapan pun, adagium yang bernada kekecewaan: “ganti menteri pendidikan, ganti kurikulum”, tidak akan pernah hilang.

Seharusnya, adagium itu tidak perlu muncul kembali jika pemerintah mau melakukan penelitian secara mendalam tentang ketidakefektifan pelaksanaan dari sebuah kurikulum. Hingga adanya pergantian dari KBK menjadi KTSP, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) tidak pernah mengumumkan ke publik tentang apa sajakah yang menjadi kendala dari pelaksanaan KBK, dan sejauhmanakah kurikulum tersebut sudah dilaksanakan.

Secara jujur, langkah pemerintah dalam mengimplementasikan KTSP pada tahun 2007, sebetulnya perlu diimbangi dengan langkah pemenuhan fasilitas serta sarana pembelajaran di sekolah. Pasalnya, KTSP lebih berorientasi pada hal-hal yang mengacu pada penguasaan kemampuan praktik (skill) ketimbang segala teori dan konsep pengetahuan. Konkretnya, pemerintah harus memikirkan bagaimana sarana dan fasilitas belajar di sekolah tersedia manakala KTSP diterapkan.

Jika tidak, standar-standar yang dipatok BSNP, terutama guna menunjang terlaksananya KTSP, akan disangsikan. Apa pasal? Sebabnya, kondisi obyektif di dunia pendidikan, khususnya di daerah-daerah masih memprihatinkan. Kita masih jumpai ketiadaan alat-alat laboratorium, langkanya bahan bacaan di perpustakaan, ambruknya gedung/ruang sekolah, minimnya gaji guru, rendahnya mutu siswa, dan segala kekurangan sejenisnya.

Pendek kata, kita masih jumpai disparitas fasilitas pendidikan antarsekolah dan antarwilayah di Tanah Air. Terlebih, jika wilayah/daerah itu tergolong daerah rawan bencana, kelak fasilitas dan sarana pembelajaran akan rusak dan amat perlu diganti. Misalnya, di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta dan Klaten, Jawa Tengah, yang terkena gempa pada 27 Mei 2006 lalu. Belum lagi, daerah di ujung bagian timur Indonesia, seperti Papua.

Di samping itu, hal yang sangat penting, yakni pelaksanaan KTSP di tahun ajaran baru nantinya perlu diimbangi dengan sosialisasi dan persiapan guru dalam menyongsong model pemilihan materi, pembuatan indikator, dan strategi belajar. Oleh karenanya, efektif-tidaknya pelaksanaan KTSP di sekolah, terutama dalam hal penciptaan kualitas pendidikan haruslah dilihat dari sejauhmana kompetensi guru yang mengajar dan melaksanakan kurikulum tersebut.

Guna terciptanya kelancaran implementasi KTSP, kita perlu melihat sejauhmana guru melakukan perbaikan kualitas dirinya. Perbaikan itu digunakan dalam pengembangan KTSP yang berlandaskan empat kompetensi guru. Yaitu, kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Dengan begitu, kelak siswa-siswa nantinya tidak semata-mata jago dalam teori, tetapi juga mereka bisa dikatakan berhasil dalam penguasaan kemampuan praktik.

Artinya, keberhasilan yang diraih siswa terlebih dulu didesain oleh guru-guru yang berkompeten. Dalam konteks belajar sehari-hari, misalnya, guru kreatif akan menyusun pembelajaran yang tidak sekadar sebagai kegiatan transfer ilmu (transfer of knowledge), tetapi, lebih dari itu, ia akan arahkan pembelajaran yang menuju pemahaman dan kompetensi siswanya. Di sini, kita lihat terjadinya spirit guru untuk mengubah orientasi implementasi kurikulum di kelas.

Adapun perubahan itu terletak pada penggunaan pendekatan, dari awalnya pendekatan fungsional menjadi pendekatan kontekstual. Demikian pula suasana pembelajaran yang dulunya kaku, kini menjadi menyenangkan. Dulu sasarannya hanya kognitif, kini menjadi kognitif-emosi-sosial. Dulu berdasarkan tingkah laku siswa, kini menjadi keterbukaan pada hasil penemuan siswa. Apakah KTSP juga mengandung spirit perubahan semacam itu? Kita tunggu saja…[]

Selang beberapa hari, guru itu kembali melontarkan pertanyaan kepada para siswanya, “How is life?” Kontan, siswa-siswanya bingung dan tak tahu akan menjawab apa. Melihat kondisi itulah, akhirnya guru tersebut berpikir. Mengapa para siswanya tidak bisa menjawab pertanyaan “How is life?”, padahal esensinya tidak jauh beda dengan pertanyaan sebelumnya. Guru itu pun akhirnya merenung kembali, “Jika seperti ini terus, kelak pelajaran bahasa Inggris akan membosankan dan tidak kreatif. Apa yang bisa saya lakukan saat ini?”

Sepotong kisah di atas barangkali banyak kita jumpai, khususnya di dunia pendidikan kita. Sebagai seorang sarjana pendidikan, saya ikut merasa prihatin atas situasi dalam kisah tersebut. Sejujurnya saya katakan, situasi pembelajaran, apa pun mata pelajarannya, di sekolah saat ini cenderung membosankan dan tidak kreatif. Pertanyaannya, mengapa situasi pembelajaran cenderung membosankan dan tidak kreatif? Dengan diplomatis saya menjawab, karena siswa belum merasa dihargai sebagai subjek pendidikan. Mari kita cermati.

Dalam proses pendidikan, kegiatan belajar-mengajar memiliki peran yang amat penting. Jika kegiatan itu berjalan dengan baik dan terencana, hasilnya pun akan baik. Sebaliknya, jika kegiatan itu berjalan tidak baik dan tidak terencana, hasilnya pun juga tidak baik. Kesemuanya bergantung dari guru dan para siswa di kelas. Apa pasal? Sebab, keduanya merupakan bagian yang terintegrasi dari upaya membangun proses belajar-mengajar yang interaktif. Di samping itu, keduanya pun menjadi faktor penentu berhasil-tidaknya proses pembelajaran.

Sekurangnya ada enam hal yang perlu diketahui guna mewujudkan suatu inovasi dalam proses belajar-mengajar. Di antaranya, (1) hakikat pembelajaran; (2) teknik dan metode pembelajaran; (3) prinsip pembelajaran; (4) cara-cara atau metode penerapan manajemen kelas secara efektif; (5) teori-teori belajar; dan (6) profesionalisme dalam pembelajaran (Suyanto, 2004: 1-2). Dengan mengetahui kesemuanya, diharapkan proses belajar-mengajar yang selama ini membuat siswa-siswa cenderung menjadi tidak kreatif dan bosan, kelak bisa teratasi.

Hakikat Pembelajaran. Dalam sistem pengajaran yang umum di sekolah akan berlangsung proses pembelajaran. Meskipun ada banyak definisi tentang belajar, namun yang utama dari proses belajar ialah terjadinya perubahan pada orang yang belajar. Mengutip Wolfolk dan Nicolich, “Learning always involves a change in the person who is learning.” Ditambahkan, “To qualify as learning, this change must be brought about by experience, by the interaction of a person with his or environment.” (Suyanto, 2004: 2).
Jelas, dari definisi itu bahwa pengalaman merupakan aspek penting dari belajar.

Perubahan yang terjadi pada siswa setelah mengikuti proses pembelajaran harus disebabkan oleh pengalaman (experience). Ini artinya, dalam proses belajar harus terjadi pengayaan pengalaman dalam bidang studi yang dipelajarinya dalam konteks kehidupan riil. Apalagi jika siswa nanti dituntut untuk memiliki kinerja yang prima dan oleh karena itu, ia harus mampu bertindak kreatif (creative) dan inovatif (innovative), serta mampu berkomunikasi dengan masyarakat.

Jika demikian halnya, berarti pemberian pengalaman kepada para siswa di kelas mestinya direncanakan secara sadar. Dalam hal ini, tolok ukur yang nanti digunakan ialah aspek kekinian, ketepatan, dan keefektifannya. Tanpa ada upaya yang sadar, para guru mustahil akan mampu memberi pengalaman yang berharga bagi para siswanya. Akibatnya, siswa tersebut tidak berani mengambil risiko dalam hidupnya. Seperti ditulis Rendra, “Apakah gunanya pendidikan/ bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya?”

Sebelum kita ungkap metode pembelajaran, ada baiknya kita pahami dulu bagaimana proses belajar yang baik. Menurut Gagne, proses belajar yang baik diawali dari fase motivasi (Suyanto, 2004: 4-5). Mengapa demikian? Sebab, dari motivasi-lah akan muncul harapan-harapan terhadap apa yang dipelajari. Nah, jika siswa memiliki motivasi dan harapan tinggi, kelak ada kemungkinan ia akan berhasil dalam proses belajarnya. Sebaliknya, jika siswa tidak memiliki motivasi, dipastikan ia tidak akan berhasil atau tidak bisa meraih hasil optimal.

Oleh karenanya, amatlah wajar jika tugas utama para guru di kelas ialah menghidupkan motivasi belajar pada siswa. Begitu motivasi dapat dibangkitkan, kita akan lebih mudah merencanakan tahap-tahap selanjutnya. Terlebih, motivasi terkait erat dengan harapan siswa untuk bisa meraih hasil yang optimal. Untuk itu, para guru dituntut untuk melakukan inovasi pembelajaran. Misalnya, ketika ia mengajar sangat diupayakan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang mampu mengembangkan emosi, sosial, dan kognitif para siswa.

Namun, kecenderungan yang ada saat ini tolok ukur berhasil-tidaknya seseorang belajar selalu mengacu pada faktor kognitif (IQ-intelligence quotient). Implikasinya, sekolah hanya mementingkan hard knowledge dan mengabaikan soft knowledge. Buktinya, masih digunakannya nilai berupa angka kelulusan UN, NEM, IPK, dan sejenisnya. Dari situlah, berkembang situasi pembelajaran yang lebih menekankan aspek kognitif saja, tak terkecuali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Betul, apa yang diungkapkan Anton Moeliono (2004) bahwa guru dalam mengajar pelajaran bahasa, baik Bahasa Indonesia maupun bahasa asing, lebih mengutamakan hal formal seperti struktur dan tatanan bahasa. Ditambahkan, “Pengajaran bahasa apa pun seharusnya mengandung tiga hal pokok. Pertama, aspek kognitif. Kedua, aspek psikomotoris. Ketiga, aspek afektif.” Dalam buku Bu Slim & Pak Bil: Mengobrolkan Kegiatan Belajar-Mengajar Berbasiskan Emosi (2005), Hernowo mengungkapkan ketiganya secara lebih jelas.

Hernowo menulisnya, “Pertama, aspek kognitif misalnya dalam pelajaran bahasa adalah menangkap yang dimaksudkan oleh kalimat atau paragraf. Kedua, psikomotis, yakni menerapkan materi yang dipelajari. Secara lisan, peserta didik mampu bercerita dan secara tulisan terampil dalam mengarang serta membedakan berbagai jenis karangan.” Selanjutnya, “Ketiga, aspek afektif, yaitu kemampuan guru menimbulkan rasa tertarik dan kebanggaan pada mata pelajaran bahasa.” Itu bisa terlihat dari keterampilan anak dan aplikasinya.

Jika ingin mengacu rumusan ideal Anton Moeliono tersebut, kiranya kita sarankan agar para guru mau melibatkan unsur emosi (EQ-emotional intelligence) ketika mengajar di kelas. Dengan begitu, proses belajar-mengajar akan diminati dan kelak bisa mencapai keberhasilan. Secara tidak langsung, guru diajak untuk mengembangkan potensi otak kanan siswa yang selama ini terabaikan, karena fokus proses pembelajaran di sekolah lebih mengutamakan pengembangan potensi otak kiri saja.

Metode Pembelajaran. Di antara ragam metode pembelajaran yang kita ketahui saat ini, salah satunya ialah metode berorientasi kontekstual. Tokoh yang mempopulerkan metode tersebut, khususnya di Indonesia, ialah Dr Arief Rachman, seorang pakar pendidikan. Dalam metode pendidikan kontekstual, siswa diajarkan untuk kreatif, terutama menemukan jawaban yang berbeda dengan jawaban guru. Situasi begitu, mengingatkan saya, terutama pada kisah guru bahasa Inggris yang tertuang di bagian awal tulisan ini.

Bahwa, metode pembelajaran yang berkembang pada umumnya di sekolah ialah metode fungsional. Adapun kriteria dari metode tersebut, yaitu (1) memiliki standar obyektivitas yang kaku, (2) pendekatan yang digunakan oleh guru lebih berdasar tingkah laku, dan (3) mengacu pada pengembangan kognitif. Akibatnya, siswa akan lebih suka menghafal materi ketimbang memahami esensi dari ilmu yang disampaikan oleh guru di kelas. Konkretnya, siswa tidak mau mencari hal-hal baru karena ia lebih suka “menerima”, bukan “mencari”.

Situasi demikian, kian menyuburkan apa yang disebut Dr Arief Rachman, yakni “pembodohan peserta didik.” Mengapa? Sebab, guru (juga dosen) selalu memotong pertanyaan peserta didik yang kelewat kritis. Padahal, pertanyaan tipe itu merupakan salah satu ciri orang yang kreatif. Akan tetapi, lazimnya guru (juga dosen) karena memiliki keterbatasan ilmu, ia cenderung bersikap defensif, bahkan arogan. Sehingga manakala ada peserta didik yang mengajukan pertanyaan, guru tiba-tiba menganggap itu sebagai upaya penjatuhan wibawanya.

Ini berbeda dengan metode lainnya, metode kontekstual. Ciri khas metode tersebut, yaitu (1) memiliki unsur keterbukaan untuk menerima berbagai hasil dari proses pencarian peserta didik, (2) pendekatan yang digunakan lebih mengarah ke kompetensi individu, dan (3) mengacu pada pengembangan sosial-emosi-kognitif secara integratif. Jika metode ini diimplementasikan, kelak tercipta atmosfir yang memungkinkan kreativitas pada diri siswa. Di samping itu, hubungan antara guru dan siswa lebih akrab dan menyenangkan.

Paradigma Baru Pembelajaran. Harus kita akui, implikasi dari penerapan metode pembelajaran fungsional di sekolah selama ini ternyata tidak membuat siswa menjadi mandiri dan kreatif. Itu disebabkan banyak hal, salah satunya ialah, terlalu menekankan aspek kognitif atau intelektual (IQ). Padahal, menurut Daniel Goleman, seorang doktor psikologi jebolan Harvard University, AS, “IQ hanya menyumbang 20% dalam keberhasilan hidup seseorang, sedangkan EQ atau kecerdasan emosional menyumbang sekitar 80%.”

Oleh karenanya, amatlah penting jika kita mengembangkan faktor EQ dalam proses belajar-mengajar di sekolah. Itu diambil agar para lulusan sekolah memiliki kemandirian, percaya diri, dan mampu berkomunikasi secara efektif di lingkungannya. Mengutip Patricia Patton, “IQ is an unchangeable genetic factor which we are born with. EQ is not. We can improve it with commitment, practice, knowledge, and will.” (Suyanto, 2004: 7). Pendek kata, IQ tidak bisa ditingkatkan, sedangkan EQ bisa ditingkatkan secara simultan.

Setali tiga uang dengan rencana pengembangan EQ dalam proses belajar-mengajar, kiranya kita amat perlu mengerti tentang sifat-sifat manusia. Menurut Patton ada lima sifat: (1) self-awareness ‘kesadaran diri’, (2) mood management ‘manajemen suasana hati’, (3) self-motivation ‘motivasi diri’, (4) impulse control ‘pengendalian insting’, dan (5) people skills ‘keterampilan’. Jika kelima sifat itu bisa dikembangkan, kelak pembelajaran akan menyenangkan; dan setiap siswa akan mampu menjadi orang yang mandiri dan kreatif.

Tiga Komponen Pembelajaran. Guna mengimplementasikan pembelajaran yang berdasar pengembangan EQ, kita perlu memperhatikan tiga komponennya. Di antaranya, guru, siswa, dan kurikulum. Dari segi guru, misalnya, paling tidak harus memiliki visi dan misi yang jelas terhadap masa depan para siswa. Ia harus well informed dalam bidang yang diajarkannya. Tegasnya, guru harus memiliki kemampuan untuk memprediksi mengenai apa yang kelak muncul dan apa yang tenggelam dari aplikasi bidang studi yang akan diajarkannya.

Sekurangnya guru bisa membawakan materi pelajaran bidang studinya secara menyenangkan kepada para siswa di kelas. Misalnya, melalui film, cerita, kegiatan lapangan, dan berkesenian. Dengan media tersebut, kita harapkan para siswa termotivasi untuk mau belajar dan belajar. Di level TK, misalnya, guru mau tidak mau harus pintar bercerita karena siswa TK lebih mudah memahaminya. Apalagi jika cerita yang dibawakan berisikan nilai-nilai budi pekerti dan juga soal perkembangan teknologi terkini.

Akan tetapi, penyajian pelajaran melalui cerita, khususnya di level TK ternyata tak mudah. Guru harus dituntut kreatif, dan pandai memainkan ekspresi dan dramatisasi suasana sehingga perhatian siswa terfokus. Dengan begitu, siswa akan merasa terlibat dalam pembelajaran di kelas. Pada gilirannya, interaksi guru dan siswa akan terasa menyenangkan dan memunculkan keingintahuan siswa. Di sisi lain, guru pun menjadi aktif mencari materi ajar dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, tabloid, koran, Internet, dan sebagainya.

Sedangkan di level SD, SMP, dan SMA lebih diarahkan untuk memahami pelajaran melalui media-media belajar yang bersifat visual (gambar). Misalnya, film dokumenter. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya, jika guru membawa CD yang berisikan puisi-puisi dari website www.cybersastra.net, kelak siswa tak hanya memahami teori tentang puisi. Lebih dari itu, mereka akan juga paham tentang model, karakter, serta cara pengucapan dalam karya-karya penyair yang disiarkan pada umumnya di Internet.

Dengan membawa media itu, guru diharapkan bisa menghindarkan dirinya dari apa yang disebut Paulo Freire, yakni “banking concept of education.” Konsep itu lebih memosisikan guru sebagai pihak yang selalu “mendepositokan” materi kepada para siswa, padahal siswa-siswanya tidak tahu perihal kegunaan materi itu. Sejauh diamati, konsep pendidikan bergaya “bank” itu lebih cenderung membuat siswa tidak kreatif. Dalam filsafat kuno, siswa senantiasa diberikan “ikan”, tanpa pernah diberikan “kail dan alat pancing.”

Segi lainnya, segi siswa yang perlu diberdayakan dan memberdayakan diri agar proses belajar-mengajar dapat berjalan optimal. Itu terkait dengan salah satu rumus keberhasilan EQ. Yaitu, bahwa langkah pertama mengembangkan potensi EQ ialah pemahaman diri (self-understanding), dan keinginan untuk pertumbuhan diri sendiri (a desire for personal growth). Pada gilirannya, setelah langkah itu dilakukan kelak bisa diikuti tahap-tahap belajar selanjutnya. Dengan begitu, kelak nantinya akan terlahir para lulusan yang memiliki daya adaptasi tinggi.

Selanjutnya dari segi kurikulum, dinilai perlu mengalami pembenahan. Ini terlihat dari penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan situasi zaman dan potensi pemangku kepentingan pada satuan pendidikan. Itu sebabnya, kurikulum tidak sepantasnya seragam dan kaku. Jika saat ini guru mampu mengkreasikan kurikulum, kelak para siswanya terlatih menjadi orang yang kreatif. Untuk itulah, pemberian pengalaman kurikuler guru yang relevan dengan kehidupan riil siswa-siswanya, dipastikan dapat bermanfaat.

Strategi lainnya, yang juga memiliki kesamaan tujuan agar pengembangan sistem pembelajaran lebih baik. Yaitu, berupa penciptaan visionary instructional leadership. Dalam strategi ini pembelajaran di sekolah harus dilakukan guru yang memiliki kepemimpinan pembelajaran yang berdasar visi masa depan (visioner). Oleh karena itu, guru harus berlaku layaknya leader, dan bukan bertindak sebagai boss. Di simpul itu, guru menjadi faktor penentu bagi keberhasilan siswanya di kelas melalui penanaman nilai-nilai dan jiwa kreatif.

Kesimpulannya: pertama, perlunya re-orientasi proses belajar-mengajar di seluruh lembaga pendidikan. Awalnya orientasi itu menitikberatkan pada aspek kognitif diubah menjadi aspek kognitif-psikomotoris-afektif. Kedua, kini saatnya kita kembangkan EQ guna meraih keberhasilan dalam pendidikan. Konkretnya, kita gagas-kembali pendidikan yang berbasiskan emosi. Ketiga, proses belajar di mana pun dan kapan pun, tetap membutuhkan emosi sebagai pengayaan. Untuk itulah, sinergi EQ-IQ diperlukan guna memperkaya pendidikan. Semoga![]

Semasa penulis duduk di bangku sekolah, ada satu ungkapan menarik yang sering diungkapkan oleh guru-guru. Yaitu, ungkapan “membaca adalah kunci ilmu, sedangkan gudangnya ilmu adalah buku.” Sepintas ungkapan itu sederhana, namun di dalamnya terkandung makna penting. Bahwa membaca (iqra) ternyata merupakan perintah Allah Swt kepada seluruh umat manusia, sebagaimana tertuang dalam QS Al-Alaq [96] ayat 1-5.

Yakni, “Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajarkan (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” Dengan begitu, berkat membaca kelak kita bisa lebih mengenal Allah Swt. Tak hanya itu, kita juga bisa mengenal alam semesta dan diri sendiri.

Nah, bagaimana kondisi minat baca di Indonesia? Dengan berat hati kita katakan, minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Itu terlihat dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2006. Bahwa, masyarakat kita belum menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber utama mendapatkan informasi. Orang lebih memilih menonton TV (85,9%) dan/atau mendengarkan radio (40,3%) ketimbang membaca koran (23,5%) (www.bps.go.id).

Data lainnya, misalnya International Association for Evaluation of Educational (IEA). Tahun 1992, IAE melakukan riset tentang kemampuan membaca murid-murid sekolah dasar (SD) kelas IV 30 negara di dunia. Kesimpulan dari riset tersebut menyebutkan bahwa Indonesia menempatkan urutan ke-29. Angka-angka itu menggambarkan betapa rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak SD.

Padahal, jika dikaitkan dengan perintah Allah Swt di atas, seharusnya bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam mampu melakukan aktivitas membaca. Apa pasal? Sebab, aktivitas membaca merupakan suatu perintah dari Allah Swt melalui Alquran. Jadi, aktivitas membaca bisa dianggap sebuah kewajiban bagi setiap manusia. Hanya saja, dalam realitasnya aktivitas tersebut tidak gampang diwujudkan.

Ada banyak faktor yang menyebabkan kemampuan membaca anak-anak Indonesia tergolong rendah. Pertama, ketiadaan sarana dan prasarana, khususnya perpustakaan dengan buku-buku yang bermutu dan memadai. Bisa dibayangkan, bagaimana aktivitas membaca anak-anak kita tanpa adanya buku-buku bermutu. Untuk itulah, ketiadaan sarana dan prasarana, khususnya perpustakaan dengan buku-buku bermutu menjadi suatu keniscayaan bagi kita.

Dengan kata lain, ketersediaan bahan bacaan memungkinkan tiap orang dan/atau anak-anak untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kepentingannya. Dari situlah, tumbuh harapan bahwa masyarakat kita akan semakin mencintai bahan bacaan. Implikasinya, taraf kecerdasan masyarakat akan kian meningkat; dan oleh karena itu isyarat baik bagi sebuah kerja perbaikan mutu perikehidupan suatu masyarakat.

Kedua, banyaknya keluarga di Indonesia yang belum mentradisikan kegiatan membaca. Padahal, jika ingin menciptakan anak-anak yang memiliki pikiran luas dan baik akhlaknya, mau tidak mau kegiatan membaca perlu ditanamkan sejak dini. Bahkan, Fauzil Adhim dalam bukunya Membuat Anak Gila Membaca (2007) mengatakan, bahwa semestinya memperkenalkan membaca kepada anak-anak sejak usia 0-2 tahun. Apa pasal?

Sebab, pada masa 0-2 tahun perkembangan otak anak amat pesat (80% kapasitas otak manusia dibentuk pada periode dua tahun pertama) dan amat reseptif (gampang menyerap apa saja dengan memori yang kuat). Bila sejak usia 0-2 tahun sudah dikenalkan dengan membaca, kelak mereka akan memiliki minat baca yang tinggi. Dalam menyerap informasi baru, mereka akan lebih enjoy membaca buku ketimbang menonton TV atau mendengarkan radio.

Namun, apa sajakah usaha-usaha yang perlu dilakukan guna menumbuhkan minat baca anak-anak sejak dini? Dalam buku Make Everything Well, khusus bab “Menciptakan Keluarga Sukses” (2005), Mustofa W Hasyim menganjurkan agar tiap keluarga memiliki perpustakaan keluarga. Sehingga perpustakaan bisa dijadikan sebagai tempat yang menyenangkan ketika ngumpul bersama istri dan anak-anak.

Di samping itu, orangtua juga perlu menetapkan jam wajib baca. Tiap anggota keluarga, baik orangtua maupun anak-anak diminta untuk mematuhinya. Di tengah kesibukan di luar rumah, semestinya orangtua menyisihkan waktunya untuk membaca buku, atau sekadar menemani anak-anaknya membaca buku. Dengan begitu, anak-anak akan mendapatkan contoh teladan dari kedua orang tuanya secara langsung.

Sedangkan di tingkat sekolah, rendahnya minat baca anak-anak bisa diatasi dengan perbaikan perpustakaan sekolah. Seharusnya, pihak sekolah, khususnya Kepala Sekolah bisa lebih bertanggung jawab atas kondisi perpustakaan yang selama ini cenderung memprihatinkan. Padahal, perpustakaan sekolah merupakan sumber belajar yang sangat penting bagi siswanya. Dengan begitu, masalah rendahnya minat baca akan teratasi.

Selanjutnya, pemerintah daerah dan pusat bisa juga menggalakkan program perpustakaan keliling atau perpustakaan menetap di daerah-daerah. Sementara soal penempatannya, pemerintah bisa berkoordinasi dengan pengelola RT/RW atau pusat-pusat kegiatan masyarakat desa (PKMD). Semakin besar peluang masyarakat untuk membaca melalui fasilitas yang tersebar, semakin besar pula stimulasi membaca sesama warga masyarakat. Semoga![]

Kata-kata “setiap pagi” bisa dimaknai sebagai penanda waktu yang memiliki unsur kontinuitas. Jika dikaitkan dengan proses, maka kita maknai bahwa menulis juga membutuhkan unsur kontinuitas. Mudahnya, saya katakan: menulis merupakan proses yang diulang-ulang. Semakin diulang semakin baik kualitasnya. Sebaliknya, jika tidak diulang semakin buruk kualitasnya, atau bahkan proses penulisan terhenti (Jawa: mandeg ‘terhenti’).

Nah, guna menyiasati agar proses menulis tidak mandeg ada beberapa hal yang patut kita jadikan bahan pertimbangan. Pertama, niat Anda. Bicara soal niat, kita perlu kutipkan ungkapan dari Imam al-Ghazali: “Tiada yang lebih baik daripada ilmu dan ibadah. Jangan kita mempergunakan otak kita melainkan untuk ilmu dan ibadah.” Jelasnya, otak sebagai organ vital dalam tubuh bisa kita berdayakan untuk hal-hal yang positif, salah satunya ialah menulis.

Setiap penulis tentu memiliki niat yang berbeda-beda. Ada yang ingin menulis untuk popularitas dan uang. Ada pula yang ingin mengejar nilai kumulatif guna kenaikan pangkat. Namun, idealnya, niat menulis ialah sebagai sarana penyampaian ilmu dan kebenaran. Itu merupakan niat utama dari menulis, sementara soal popularitas dan uang cukup dianggap sebagai “bonus” proses menulis yang kita jalani secara tekun.

Memang kita akui, faktor ekonomi menjadi penting manakala orang ingin menulis. Banyak penulis, khususnya luar negeri, seperti JK Rowling penulis serial Harry Potter yang memiliki pendapatan cukup tinggi. Selain penjualan novelnya yang laris bak kacang goreng, film Harry Potter pun menangguk sukses besar di seluruh dunia. Ini mengindikasikan bahwa profesi penulis memiliki masa depan yang cerah dan menggiurkan.

Akan tetapi, faktor ekonomi dan popularitas bukanlah satu-satunya niat dari menulis. Idealnya, kita jadikan proses menulis sebagai suatu kesenangan yang melebihi apa pun. Sebab, jika menulis hanya didorong faktor ekonomi dan popularitas, kelak yang terjadi ialah bahwa penulis menjadi “tukang ketik” yang sekadar menghasilkan tulisan-tulisan yang berkualitas rendah, atau tidak memiliki “roh” (soul) sama sekali.

Kedua, usaha Anda. Bicara soal usaha, mungkin kita cermati kembali pertanyaan di awal: mengapa menulis dilakukan pada pagi hari? Sebab, kala itu pikiran kita masih segar sehingga manakala kita menulis kelak akan lebih mudah dan lancar. Banyak penulis hebat, seperti Kuntowijoyo yang menjadikan menulis sebagai kegiatan rutin, kendatipun yang dihasilkan “cuma” beberapa lembar saja dan itu masih perlu diedit di sana-sini.

Namun, proses kreatif Kuntowijoyo terbilang luar biasa. Dikatakan begitu, karena sejak tahun 1992, otak beliau terserang virus meningo enchevalitis. Akibatnya beliau pun menderita stroke. Namun, kondisi yang demikian tidak membuat semangat Kuntowijoyo surut. Bahkan, produktivitas beliau dalam menulis buku, artikel, cerpen, dan sebagainya (menurut penuturan Emha Ainun Nadjib) meningkat sampai 2-3 kali lipat.

Demikian pula cerpenis Joni Ariadinata. Konon, ia dulu berjuang keras mengirimkan cerpen-cerpennya ke harian Kompas. Namun kesemua naskahnya ditolak berkali-kali. Apakah Joni putus asa? Tidak, justru ia lebih giat berusaha menulis cerpen. Sampai akhirnya sebiji cerpennya berjudul “Lampor” termuat dan langsung terpilih sebagai cerpen pilihan terbaik Kompas 1994. Sejak itulah, ia mulai mengirimkan cerpennya ke media massa di Indonesia.

Kiranya, dua pengalaman penulis/sastrawan yang, dua-duanya masih tinggal di Yogyakarta, itu bisa kita jadikan pijakan. Bahwa, menulis sangat membutuhkan kerja keras. Entah itu meliputi kegiatan membaca, melakukan penelitian/riset, diskusi, menganalisis data, dan seabrek kegiatan lainnya. Inilah yang kemudian menjadi tantangan terberat bagi semua orang (muda) yang ingin menjadi penulis andal.

Pungkasnya, kita perlu katakan bahwa menulis terkait niat dan usaha dari Anda sendiri. Atau, pinjam istilah Mohamad Sobary, ada keseimbangan antara ushali dan usaha. Jangan sampai satu di antara keduanya saling timpang atau bahkan terabaikan. Untuk itulah, jika Anda ingin menjadi penulis maka ada tiga usaha yang harus Anda lakukan, yakni menulis, menulis, dan menulis. Lupakan artikel ini. Mulailah Anda menulis sekarang juga. Selamat menulis.[]

Sudaryanto, S.Pd., Aktif di Pusat Studi Penalaran dan Kepenulisan (PUSPEK) Yogyakarta; Alumnus S1 PBSI FBS UNY. Telp.: 0815 7803 1823

Seperti disinggung Prof Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Jakarta), potret penurunan kualitas pendidikan tidak lepas dari sejarah. Yakni, ketika bangsa Indonesia kehilangan momentum penting guna membangun dunia pendidikannya. Setelah merdeka, Indonesia sibuk dengan persoalan politik.

Padahal, di negara lain, seperti Jepang, selepas perang justru dimanfaatkan guna membangun sistem pendidikannya, terutama kualitas para gurunya.
Di tataran itu, kita bisa katakan kebijakan politik telah menjadi penyebab menurunnya kualitas pendidikan. Jelasnya, pada masa Orde Baru (Orba), hal penting yang lebih diperhatikan ialah eksploitasi sumber daya alam (SDA) ketimbang pembangunan intelektual melalui pendidikan. Akibatnya, pendidikan Indonesia kurang diperhatikan. Pada gilirannya, kelak terjadi pula kemandekan (stagnasi) pemikiran pendidikan.

Mandeknya pemikiran tersebut disebabkan banyak faktor. Di antaranya, karena pemikiran-pemikiran yang berasal dari Barat lebih dikedepankan, baik dalam pembuatan kebijakan maupun praktik pendidikan. Misalnya, penerapan paradigma belajar yang lebih memusat ke guru (teacher center learning), padahal dalam Ki Hadjar Dewantara telah dikenal konsep guru yang ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.

Selama ini, disadari atau tidak, pemikiran-pemikiran pendidikan dari budaya Timur tidak kita perhatikan. Ironisnya, kita justru bangga dengan menerima barang jadi dari Amerika, Eropa, atau Australia. Padahal, pemikiran-pemikiran dari budaya Timur, seperti Ki Hadjar Dewantara (Taman Siswa-Yogyakarta), Mohammad Sjafei (INS Kayutanam-Padang), KH Imam Zarkasyi (Pondok Modern Gontor-Ponorogo), atau lainnya cukup bagus.

Itu terbukti bahwa UNESCO kini justru mulai memakai pemikiran-pemikiran seperti yang digagas-bangun Ki Hadjar atau Sjafei. Untuk itulah, tanpa adanya keberpihakan politik (political will), pemikiran dari tokoh-tokoh lokal ataupun ide-ide pendidikan yang bersumber dari khasanah budaya sendiri tidak mungkin berkembang. Jika hal itu tidak direspon, kelak fenomena kemandekan pemikiran pendidikan masih terjadi di masa-masa mendatang.

Mengutip pendapat Bedjo Sujanto (2006), gagasan-gagasan orisinal dalam pendidikan sebenarnya terus bermunculan, termasuk dalam wujud sekolah-sekolah alternatif. Akan tetapi, eksperimen tersebut tidak bisa berkembang menjadi pemikiran pendidikan karena keberadaan mereka belum diterima dengan lapang dada. Itu terbukti dari masih minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap sekolah-sekolah alternatif.

Padahal, sekolah-sekolah tersebut cenderung lebih bisa memberdayakan masyarakat kelas bawah ketimbang sekolah-sekolah formal. Dengan segala upayanya, para pengelola sekolah-sekolah alternatif berusaha sedemikian rupa, agar pendidikan bisa terjangkau bagi semua kalangan. Pasalnya, tidak semua anak-anak merasa nyaman belajar di sekolah formal. Untuk itulah, akan sangat baik jika pemerintah mulai memperhatikannya.

Apalagi sejak Peraturan Pemerintah (PP) tentang Wajib Belajar itu terbit, pemerintah pusat maupun daerah dituntut harus mampu memberikan perhatian selain pendidikan formal, yakni pendidikan informal dan nonformal. Dalam hal ini, pendidikan seyogianya juga melibatkan pihak keluarga dan masyarakat. Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara, pendidikan itu bersifat terbuka dan komponen pelaksananya ialah sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Ketiganya, pada hemat saya, perlu bersinergi dalam membenahi kondisi pendidikan yang belakangan sudah melenceng dari jalur idealnya. Betapa tidak, saat ini masyarakat cenderung melimpahkan tugas mendidik anak-anak kepada pihak sekolah. Padahal, pihak sekolah (dalam hal ini guru di kelas) tidak sepenuhnya sanggup melaksanakan tugas tersebut. Kondisi yang demikian, jelas pada umumnya sangat merugikan pihak sekolah.

Idealnya, pendidikan di sekolah berjalan efektif; dan pada gilirannya akan menciptakan kondisi pembelajaran kreatif. Murid akan aktif dan guru menjadi fasilitator. Adapun sumber belajar tak lagi terbatas pada buku pelajaran atau hanya di dalam ruang kelas. Kelak, dengan pola tersebut diharapkan terjadi proses produksi pengetahuan sehingga prinsip penyelenggaraan pendidikan yang membaharui seperti diatur dalam UU Sisdiknas, dapat terlaksana.

Namun, kondisi objektif berkata lain. Meskipun berkali-kali ganti kurikulum, pendidikan kita masih terjebak pada fakta lama, bukan fakta baru. Maksudnya, konsep penguasaan yang dibidik pendidikan kita masih mengacu pada temuan pakar terdahulu. Sementara penemuan fakta baru yang sesungguhnya lebih bisa membuat siswa menjadi kreatif tidak digunakan. Akibatnya, mutu pendidikan cenderung menurun dan menurun.

Ironis, konsep tersebut masih banyak diterapkan hingga saat ini, sejak dari jenjang pendidikan dasar (SD-SMP) hingga perguruan tinggi (PT). Suatu konsep di mana siswa (juga mahasiswa) terus dimasuki berbagai ilmu tanpa berusaha mengajak mereka mencari sesuatu yang baru. Dalam filsafat kuno, siswa (juga mahasiswa) lebih banyak diberikan ikan ketimbang kail. Akibatnya, mereka cenderung pasif dan menunggu tambahan ilmu dari guru (juga dosen).

Jika demikian halnya, tugas untuk mengubah konsep pendidikan dari yang semula tradisional menjadi modern ialah menjadi kewajiban semua pihak. Guru menjadi faktor penggerak utama, yakni dengan menjadi inspirator bagi siswanya. Ini sulit karena guru-guru kita sudah terbiasa patuh pada aneka peraturan, seperti juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis). Bagaimanapun, guru tetap perlu didorong untuk melakukan perubahan tersebut.

Dengan begitu, kualitas pendidikan di Tanah Air perlahan namun pasti akan menjadi lebih baik. Jika pemerintah memang memiliki komitmen, segeralah wujudkan komitmen itu dalam bentuk strategi ekstrem yang lebih mengedepankan proses dan perbaikan infrastruktur. Program pendidikan gratis dan peningkatan kesejahteraan guru ialah salah satu contohnya. Keduanya amat penting dalam mewujudkan kualitas pendidikan kita saat ini.[]

Jika dicermati, sebetulnya tujuan disusunnya KTSP sangat tepat. Betapa tidak, kurikulum yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) itu kelak menuntut pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori dan konsep pengetahuan, tetapi juga penguasaan kemampuan praktik. Ini sejalan dengan pemikiran Marzano (1985) tentang lima dimensi belajar. Bahwa, pengetahuan akan bermakna jika diaplikasikan secara nyata/praktik.

Dalam konteks mata pelajaran Bahasa Indonesia, misalnya, siswa tak cukup hanya diberikan teori atau pengetahuan tentang jenis-jenis karangan. Mereka toh bisa membaca beberapa literatur, seperti Deskripsi dan Argumentasi-nya Gorys Keraf. Justru yang mereka butuhkan ialah agar guru meminta mereka menulis karangan, apa pun jenisnya, dan kemudian dipresentasikan di depan kelas secara individu atau kelompok. 

Contoh lainnya, ketika guru hendak bercerita tentang bacaan fiksi anak-anak, tak perlu siswa dikenalkan wacana sastra anak yang berat-berat. Cukup guru tersebut mengambil intisari dari literatur, seperti Sastra Anak: Pengantar Pemahaman Dunia Anak-nya Burhan Nurgiyantoro, atau Children Literature-nya Peter Hunt (ed). Dengan begitu, siswa akan merasa enjoy dalam mengikuti penyampaian materi dari guru tersebut.

Setelah itu, barulah guru mulai membawakan contoh bacaan fiksi anak-anak yang ada. Misalnya, komik, biografi tokoh/pahlawan, cerita anak, dongeng, mitos, dsb. Dengan begitu, kelak suasana belajar di kelas akan menjadi semarak dan aktif. Pasalnya, guru dituntut untuk mencari informasi melalui berbagai sumber, seperti majalah, buku, bahkan Internet. Dengan kata lain, guru tidak cukup membawa buku pegangan dan Lembar Kerja Siswa (LKS) saja.

Di simpul ini, kita simpulkan bahwa penerapan KTSP di sekolah-sekolah kelak membuat pembelajaran di kelas kian bermutu. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan KTSP menemui kendala yang cukup serius. Yaitu, minimnya sarana dan prasarana pendidikan, meliputi laboratorium bahasa, tape dan kaset untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, khususnya terkait dengan kemampuan berbahasa menyimak (listening).

Demikian pula tiga kemampuan berbahasa lainnya, yakni membaca (reading), menulis (writing), dan berbicara (speaking). Untuk aplikasi kemampuan membaca, siswa diberikan tugas membaca buku atau referensi sebanyak-banyaknya. Tak hanya buku-buku di perpustakaan, tetapi juga majalah, jurnal, tabloid, radio, TV, bahkan Internet. Semakin variatif sumber bacaan, semakin tertarik pula siswa untuk membacanya.

Sekadar contoh, semasa kuliah penulis pernah praktik mengajar di sebuah sekolah swasta terkemuka di Yogyakarta. Waktu itu, penulis diminta guru pembimbing untuk memberi materi ajar puisi. Tanpa pusing-pusing, penulis pun membawa beberapa puisi Afrizal Malna yang dimuat di harian Kompas. Padahal, dalam buku pegangan Bahasa Indonesia yang dibawa penulis telah ada contoh puisi karya sastrawan lainnya.

Alasan penulis sederhana: karena bahan ajar, dalam mata pelajaran apa pun jenisnya, harus bersifat aktual dan bisa dimengerti oleh siswa-siswa. Selama ini siswa mungkin bosan karena bahan ajar yang diberikan guru terbilang ketinggalan zaman. Misalnya, ketika belajar tentang puisi mengapa harus karya Chairil Anwar melulu. Padahal, banyak karya sastra (khususnya puisi) yang unik dan baru dan banyak bermunculan hingga sekarang.

Atau, bahkan bisa diusulkan, agar dalam implementasi KTSP nantinya dibuka peluang untuk mengembangkan khas keunggulan lokal. Siswa-siswa di DI Yogyakarta akan cepat mengerti ketika diajak berbicara tentang renovasi Tamansari karena letaknya sangat dekat dan terjangkau. Contoh lainnya, penggunaan permainan tradisional untuk mata pelajaran Sains dan Matematika kelak membuat siswa tertarik.

Pendek kata, implementasi KTSP seharusnya bisa mengubah kultur sekolah, dari “sekolah yang memenjara” menjadi “sekolah yang menyenangkan.” Perubahan tersebut tentunya perlu didukung semua pihak, terutama guru dan orang tua. Bagaimana pun, pembelajaran akan menjadi berkualitas jika ditunjang tiga faktor: guru, infratruktur pendidikan, dan iklim pendukung belajar. Tak hanya cukup “utak-atik” kurikulum setiap ganti menteri. Semoga![]

<blockquote>Sudaryanto, S.Pd., Pengajar di Jogja Writing School (JWS);
Alumnus S1 PBSI FBS Universitas Negeri Yogyakarta. Telp.: 0815 7803 1823
</blockquote>

Di tengah sibuknya pemerintah melakukan sosialisasi program sertifikasi guru sebagai implementasi UU Guru dan Dosen, persoalan minimnya jumlah guru berkualitas tetap perlu diprioritaskan. Peningkatan kualifikasi akademik bagi guru sangat penting. Pasalnya, hanya dengan ijazah minimal S-1 atau diploma IV dan ditambah sertifikat pendidik, maka guru bisa menerima tunjangan profesi. Jika itu tak dilakukan, guru hanya mendapatkan tunjangan fungsional saja.

Di samping persoalan kualitas, guru juga memiliki beragam persoalan. Di antaranya, gaji guru rendah, kariernya sulit berkembang, serta merosotnya status sosial guru di tengah masyarakat. Akibatnya, guru menjadi profesi kelas dua atau terpinggirkan. Pada gilirannya, lembaga-lembaga pendidikan guru (baca: LPTK dan universitas eks IKIP) kesulitan mencari input calon mahasiswa yang cerdas, dan terutama memiliki minat mengabdi menjadi guru.

Sejauh diamati, persoalan minimnya guru berkualitas itu berpangkal dari lemahnya pembinaan guru saat ini. Menurut Prof HAR Tilaar (2006), kelemahan itu hanya bisa diatasi bila LPTK dan universitas eks IKIP mengalami reorganisasi dan restrukturisasi. Baik LPTK bentuk lama maupun universitas, keduanya tidak ditunjang keilmuan ilmu pendidikan yang terbaru. Akibatnya, ketika para guru itu mengajar suasana yang terbangun di kelas cenderung pasif dan kaku.

Jika seperti itu, sekolah hanya menjadi transfer ilmu pengetahuan semata, dan bukan sebagai lembaga pendidikan. Akibatnya, para lulusannya pun tidak bisa banyak diharapkan menjadi agen perubahan sosial (agent of social change); dan (jika menjadi guru) justru malah melestarikan pola pengajaran yang impulsif (coba-coba, trial and error). Guna mengatasinya, guru mestinya melakukan pola pengajaran yang bersifat reflektif.

Adapun yang dimaksud pengajaran reflektif ialah pengajaran yang tidak sebatas kognitif, melainkan juga menyentuh penentuan sikap dan komitmen dalam melakukan tindakan. Jika pendidikan itu dimaknai rangkaian tindakan para guru, maka guru harus bisa menjadi teladan bagi siswanya, dan terutama tidak sekadar menjadi “tukang mengajar”. Pasalnya, setiap perilaku guru akan dilihat dan ditiru oleh siswanya (Jawa: “guru” digugu lan ditiru, ‘dipatuhi dan diteladani’).

Dari paparan tersebut, ada satu hal penting yang bisa kita ingat. Bahwa, membangun pendidikan harus dimulai dengan pengadaan guru yang berkualitas, serta tersedianya sarana dan fasilitas belajar. Proses pendidikan dapat berlangsung dalam kondisi apa pun, namun jika tak tersedia guru—baik secara kuantitas dan kualitas—maka sulit untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas pula. Pendek kata, kualitas guru akan berbanding lurus dengan pendidikan.

Sesuai ajaran Ki Hajar Dewantara, pendiri Perguruan Taman Siswa yang juga tokoh pendidikan nasional, guru harus bersikap ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Artinya, guru harus mampu memberi contoh di depan bagi siswanya, mampu menciptakan peluang bagi siswanya untuk berkreasi, dan di belakang ia mampu memberikan dorongan bagi siswanya untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi diri. Semoga![]