Apakah Pendidikan Kita Akan Lebih Baik?

(Renungan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei)

SETIAP memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tanggal 2 Mei, kita lebih suka merenung daripada gembira. Apa pasal? Hingga kini mutu pendidikan nasional masih memprihatinkan. Coba lihatlah laporan Human Development Index (HDI) yang dibuat UNDP tahun 2005. Menurut UNDP, Indonesia menempatkan posisi 110 dari 177 negara, di bawah Vietnam (108), Filipina (84), Thailand (73), dan negara jiran Malaysia (61).

Memang diakui, indikator dalam HDI 2005 versi UNDP tidak serta-merta mencerminkan posisi pendidikan suatu bangsa karena tolok ukurnya kuantitatif. Namun, dengan melihat gambaran pendidikan nasional, kita pun akhirnya tetap mengelus dada. Meski berkali-kali ganti menteri dan kurikulum, pendidikan kita, khususnya tingkat dasar masih berkualitas rendah. Pertanyaannya, apakah di masa mendatang pendidikan kita akan jauh lebih bermutu dan baik?

Soal mutu-tidaknya pendidikan kita di masa depan, itu tergantung dari punya-tidaknya komitmen pendidikan pemerintah. Profesor Toshiko Kinoshita, guru besar dari Waseda University, Jepang, pernah berkata bahwa sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Apa pasal? Kata Toshiko, karena pemerintah selama ini tak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan.

Padahal, bidang pendidikan ialah investasi yang sangat penting, terutama bagi pembentukan SDM berkualitas. Mantan presiden AS, George Bush memiliki ungkapan bagus: “As a nation, we now invest more in education than in defense.” Bahkan, puteranya George Walker Bush yang kini menjabat sebagai Presiden AS, secara berani mengalokasikan dana sebesar US $ 44,5 milyar, terutama untuk bidang pendidikan.

Paling tidak, ada dua alasan mengapa kita juga perlu menempatkan bidang pendidikan sebagai investasi masa depan. Pertama, pendidikan sebagai investasi SDM yang memberi manfaat terciptanya peradaban. Dengan sifatnya yang multi-fungsi, maka SDM yang berpendidikan tinggi akan menjadi modal utama (rule of capital) bagi pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakat. Lagi pula, pendidikan pada awalnya hadir guna memecahkan problem sosial.

Kedua, pendidikan ialah instrumen bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui pendidikan diharapkan masyarakat Indonesia mulai memahami pentingnya hidup sebagai inspirator dalam perkembangan dan pertumbuhan lini bidang ekonomi. Betul ungkapan Prof Suyanto, PhD (2006) bahwa tujuan akhir proses pendidikan ialah untuk menyediakan SDM yang memiliki daya saing di era global; dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian secara serius.

Dalam konteks metode dan strategi pembelajaran di sekolah, misalnya, kita masih jumpai fenomena pendidikan yang terjebak fakta lama. Meski berkali-kali ganti kurikulum, pengajaran di kelas masih bertujuan agar siswa menguasai berbagai teori, dan bukannya menemukan teori-teori baru. Pada hemat saya, cara ini sesungguhnya membuat siswa pasif. Dalam filsafat kuno, siswa diberikan ikan, dan bukannya kail guna memancing ikan.

Walhasil, dari konsep tradisional tersebut siswa menjadi pribadi yang pasif dan tidak kreatif. Mengutip Prof Dr Mubyarto (alm), itu yang disebut “banking of education.” Konsep ini masih diterapkan di semua jenjang pendidikan kita, dari dasar (SD) hingga perguruan tinggi (PT). Padahal, konsep pendidikan seperti yang termaktub dalam UU Nomor 20/2003 (UU Sisdiknas) pendidikan di Indonesia ialah yang membaharui dan membebaskan.

Nah, guna mewujudkan rumusan ideal tersebut, mau tidak mau kita perlu mengubah konsep pendidikan, dari awalnya “pendidikan tradisional” diubah jadi “pendidikan eksploratif.” Alasannya simpel, pendidikan eksploratif lebih dapat merangsang rasa ingin tahu siswa pada hal-hal baru. Dalam hal ini, siswa diberi kebebasan mencari sumber pengetahuan sendiri, namun tetap dalam bimbingan atau pantauan guru di kelas.

Konsekuensinya, guru dituntut harus inspiratif agar bisa memberi inspirasi siswa. Ini sulit karena guru-guru kita sudah terbiasa patuh pada aneka aturan yang serba njelimet, seperti juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) dari pusat. Ini juga yang dirasakan para guru kita akhir-akhir ini, manakala akan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada awal tahun ajaran baru nantinya.

Di satu sisi, implementasi KTSP di sekolah-sekolah sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya, yakni Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), sungguh hal yang positif. Namun, banyaknya batasan dan aturan dalam kurikulum baru itu, serta masih diterapkannya ujian nasional (UN) sebagai alat evaluasi siswa, justru akan menghambat perubahan konsep mengajar, terutama dikaitkan dengan proses belajar-mengajar yang menekankan penguasaan keterampilan (skill).

Lebih jauh, implementasi KTSP juga semestinya menuntut pemerintah agar lebih memerhatikan kondisi sekolah. Konkretnya, pemerintah diminta untuk menunjukkan komitmen pendidikannya melalui perbaikan mutu guru dan sarana pendidikan. Alasannya, guru menjadi sosok garda terdepan dalam proses belajar-mengajar, sedangkan sarana pendidikan—termasuk infrastrukturnya—menjadi faktor penunjang dari proses belajar-mengajar.

Dalam konteks otonomi daerah, misalnya, tanggung jawab perbaikan mutu guru dan sarana pendidikan semestinya dipikul oleh pemerintah pusat dan daerah. Di simpul ini, saya menyarankan agar ada penghargaan dan sanksi (reward and punishment) terhadap bupati/wali kota yang peduli dan abai terhadap pendidikan di wilayahnya masing-masing. Namun, penilaian tersebut janganlah seputar porsi anggaran, tetapi yang utama ialah aspek inovasi pendidikan.

Sangat arif jika aspek utama dari pemberian reward and punishment tadi, ialah inovasi membangun sistem pendidikan yang terjangkau dan terkontrol oleh semua lapisan masyarakat. Ini sejalan dengan rumusan ideal dalam UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 20/2003. Dalam UU No 32/2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu dari 16 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Adapun UU No 20/2003 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah turut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Implikasinya bisa cukup luas, antara lain selain porsi anggaran, juga pengadaan infrastruktur pembelajaran, pemberdayaan guru, dan partisipasi publik. Andaikata pemerintah kabupaten/kota mau melaksanakannya secara baik dan tanggung jawab, tentulah kita tidak akan lagi mendengar berita banyaknya gedung sekolah yang ambruk.

Ke depan, kita mencita-citakan bahwa pendidikan nasional lebih baik dan lebih bermutu dari yang sekarang. Bagaimana pun, pendidikan nasional perlu kita benahi sejak dini, sekaligus kita optimalkan guna menjawab tantangan kehidupan nasional dan global yang serba kompetitif. Sebagai penutup, marilah kita renungi kata-kata Cicero, “Pekerjaan apakah yang lebih mulia, atau yang lebih bernilai bagi negara daripada mengajar generasi yang sedang tumbuh?”[]

Sudaryanto, S.Pd., Pengajar di Jogja Writing School (JWS),
Alumnus S1 PBSI FBS Universitas Negeri Yogyakarta,
Telp.: 0815 7803 1823